Analisis Kebijakan Publik Mengenai Perppu Ormas No 2 Tahun 2017

24 Apr 2019

Oleh : Nur Jamal

 

Pendahuluan

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017. Perppu ini untuk menggantikan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Perppu No 17 Tahun 2013 merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo menyikapi berbagai persoalan baik radikalisme dan terorisme di Indonesia terutama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sangat bertentangan dengan pancasila. Sebab, bila ada organisasi kemasyarakat yang bertentangan dengan pancasila maka, akan sangat berdampak buruk terhadap masa depan Negara Kesatuan Republik (NKRI) yang selama ini sangat dijaga ketat oleh para pendiri dan rakyat Indonesia secara komunal[1].

            Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas kepentingan bersama yang semua terakumulasi dalam piagama Jakarta dan kemudian berubah menjadi pancasila yang menjadi falsafah bangsa ini. Ketuhanan yang maha esa adalah sebagai simbol pengakuan Negara terhadap keberagaman agama di Negara Indonesia. Lahirnya pancasila merupakan salah satu angin yang cukup memberikan penyegaran terhadap rakyat Indonesia, sehingga tidak pelak siapapun yang mencoba melakukan perlawanan terhadap pancasila dengan mendirikan organisasi kemasyarakatan maka, akan menjadi musuh bersama di Negara Indonesia.[2]

            Undang-Undang Dasar 1945 hadir juga sebagai legitimasi bahwa negara ini hadir untuk memberikan perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dengan menjadikan falsafah pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme memang harus dilawan dan menjadi musuh bersama. Apalagi bulan terakhir ini khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur menjadi sasaran utama penyerangan para teroris untuk melakukan gerakan terhadap siapapun yang dianggap menurutnya tidak sejalan dan mereka para kaum teroris melakan pengeboman dan dampak dari bom tersebut sudah  menewaskan kurang lebih 14 orang  dan 43 orang luka-luka[3].

            Para kaum teroris yang mengklaim dirinya sebagai kaum jihadis Islam ingin mendirikan Negara Islam termasuk organisasi yang dianggap berafiliasi dengan tindakan teror adalah ISIS dan bahkan terakhir disebut-sebut adalah HTI. ISIS dan HTI adalah organisasi transnasional. Dan HTI sudah beberapa bulan yang lalu sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perppu Ormas, karena menolak pancasila yang sudah diakui oleh seluruh elemen bangsa ini. Dan hadinrya Perppu inilah yang menjadikan para jamaah HTI melakukan protes terhadap pemerintah karena dianggap sudah melakukan tindakan sewenang-wenang karena tidak melalui proses pengadilan[4].

            Maka, dalam konteks ini hadirnya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 merupakan salah satu instrument yang dianggap sangat signifikan oleh pemerintah untuk diterapkan secara tegas agar bangsa ini bisa berdiri tanpa ada gangguan dari manapun. Namun, dalam polimek ini penulis tidak hendak mendikotomi mana yang paling benar atau pun mana yang paling salah tetapi, penulis akan menganalisis persolan berkenaan dengan hal ihwal lahirnya kebijakan publik yang dalam konteks ini adalah Perppu Ormas yang kemudian memunculkan pro kontra dalam kehidupan mayarakat saat ini.

            Dalam menganalisis kebijakan publik ini penulis akan memulai analisis tulisan ini dari muculnya pro kontra terhadap Perppu tersebut[5]. Pertama, penulis akan memulai dari salah satu kelompok terutama partai politik yang pro pemerintah semua mendukung akan adanya Perppu tersebut dengan beberapa alasan:

            (1), Adanya Perppu sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya kelompok atau organisasi yang menentang adanya pancasila yang selama ini berkembang di Indonesia; (2), agar bisa mendeteksi organisasi yang selama ini berkembang apakah sesuai dengan asas di Indonesia atau sebaliknya; (3), untuk membubarkan organisasi yang asasnya bukan pancasila dan atau menolak pancasila yang sudah menjadi asas resmi di Negara Indoensia; (4), sebagai legitimasi dan afirmasi bahwa Negara Indonesia sangat menentang dan menolak keras terhadap organisasi apapun yang tidak sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

            Sementara itu, beberapa alasan yang menolak Perppu Ormas adalah: (1), mereka mengklaim bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan sebab, mereka juga warga Indonesia; (2), mereka beranggapan bahwa lahirnya Perppu Ormas akan menjadi benalu bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat; (3), mengklaim pemerintah sudah bertindak otoriter karena sudah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia tanpa melewati peroses pengadilan dan tindakan itu menurut mereka adalah salah satu tindakan yang dianggap sangat sewenang-wenang yang justru melanggar Hak Asasi Manusia. [6]

            Meskipun mereka sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perppu Ormas tadi. Namun, mereka justru melakukan proses banding dan tidak memperhatikan apa yang diintruksikan oleh pemerintah selama ini. Sebab persepsi yang dibangun oleh mereka. Mereka menganggap tindakan mereka adalah baik dan orgnisasi yang mereka ikuti selama ini tidak pernah ada keinginan untuk mengganti Pancasila. Bahkan, mereka berkeinginan untuk memperbaiki persoalan kebangsaan dan sebagai solusi yang solutif menurut mereka adalah hadirnya khilafah islamiyah yaitu Negara Islam. Sebab, selain sistem Islam menurut mereka adalah kufur.[7]

            Di dalam paper ini perlu penulis sampaikan bahwa bukan hasil penelitian lapangan tetapi, lebih pada kajian pustaka yang dicoba dikontektualisasikan dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini. Termasuk kajian ini lebih difokuskan pada analisis mulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga pada tahap evaluasi kebijakan sertadampak lahirnya kebijakan publik tentang Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 yang hingga saat ini menjadi perdebatan hangat dibanyak kalangan terutama dipemerintah dan golongan agawan.

 

Agar analisis kebijakan publik ini lebih terarah maka, penulis memfokuskan kajian atau analisis ini pada sikap pro dan kontra terhadap kebijakan Perppu No 2 Tahun 2017. Maka, dalam analisis ini penulis akan menjelaskan persoalan secara lebih khusus dan mendetail untuk memberikan pemahaman yang utuh pun agar dianalisis pembahasan lebih mengkerucut dan kajian sangat mendalam. Perppu Ormas No 2 Tahun 2017. Secara isensial implikasi dari Perppu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah ini telah membubarkan ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai pancasila dan konstitusi UUD 1945, salah satunya yang sudah jelas di bubarkan adalah HTI.

Sementara itu semenjak dikeluarkannya Peraturan pemerintah pengangganti undang-undang Indonesia  No. 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang No. 17 tahun 2013 tentang orgnisasi kemasyarakat telah memantik pro dan kontra dikalangan masyarakat, baik masyarakat elite memantik pro-kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit (termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, dan lain sebagainya, maupun masyarakat bawah atau akar rumput.

Kelompok yang kontra memiliki perspektif bahwa Perppu tersebut (1) menunjukkan watak otoriter pemerintah Joko Widodo yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, (2) telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, (3) bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi "ruh” Bangsa dan Negara Indonesia, dan (4) berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[8]

Sementara itu kelompok yang pro (baik elite maupun masyarakat bawah) berpendapat bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk, antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. 

Menariknya adalah para pentolan sejumlah ormas Islam yang selama ini getol menentang demokrasi dan segala produknya (termasuk berbagai lembaga atau institusi, ideologi, konstitusi, dan peraturan kenegaraan) karena dianggap sebagai "buah peradaban Barat yang kafir dan sekuler-liberal” seraya menyuarakan tentang pentingnya "kedaulatan dan hukum Tuhan” dalam mengatur kehidupan bangsa dan negara, tiba-tiba, setelah ormas-ormas mereka dibekukan oleh pemerintah, bersuara lantang membela demokrasi dan hak-hak kemanusiaan serta menuduh pemerintah tidak demokratis dan tidak menghargai spirit konstitusi UUD 1945 yang mereka haramkan itu.

Artinya secara ringkas dapat disimpulkan bahwa bagi yang pro terhadap Perppu mereka bilang bahwa sangat baik karena sangat melindungi terhadap kebaikan bangsa ini pun sebaliknya yang tidak setuju terhadap perppu tersebut dianggap akan dijadikan alat oleh pemerintah untuk membungkam masyarakat agar tidak mengkritik kebijakan pemerintah dan itulah persoalan yang ingin dikaji oleh penulis melalui teori kebijakan publik.

Secara faktual adapun kebijakan yang dipersoalkan oleh masyarakat selama ini adalah tentang perluasan definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Berdasarkan draf Perppu Ormas, bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945".[9] Perluasan definisi itulah yang oleh mereka (HTI) dipersoalkan karena sebelumnya hanya ajaran ateisme, komunisme, dan leninisme yang tidak boleh bergerak di Indonesia. Namun, pemerintah memperluas dengan menambahkan klausul atau paham lain yang bertentangan dengan pancasila yang bertujuan mengangganti atau mengubah pancasila. Itulah ringkasan kebijakan yang dipolemikkan.

Setelah ada aturan tersebut maka, secara otomatis HTI dengan sendirinya bisa dibubarkan karena asas yang dipakai bukan pancasila tetapi khilafah islamiyah, dan tindakan mereka selama ini lebih pada ketidak terimaan mereka para Jamaah HTI karena dianggap sangat tidak dihargai sebagai warga Indonesia dan mereka mengklaim tidak melanggar pancasila serta sangat taat terhadap Undang-Undang Tahun 1945. Sedangkan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda menurut pemerintah justru sudah melalui kajian dan penelitian selama ini HTI berupaya menghapus dan menggangti pancasila dan ingin menggantikan Negara Indonesia ini dengan Negara Islam (khilafah islamiyah) yang menurut HTI sebagai solusi yang solutif untuk mengatasi semua persolan yang dihadapi oleh bangsa ini. [10]

Selain itu, menurut golongan yang kontra terhadap Perppu Ormas terutama dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh presiden Joko Widodo lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas baru-baru ini, menurut mereka menjadi indikasi awal kembalinya rezmi anti-kritik di Indonesia. Sejak semula, pemberlakuan UU tersebut memang menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Meski pemerintah Joko Widodo beserta jajarannya bersikeras berdalih pemberlakuan UU tersebut dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, pada kenyataanya, justru lebih bertendensi secara represif merebut ruang publik dengan membungkam kritik yang disuarakan kalangan-kalangan oposan kepada kubu pemerintahan.

Alasan kelompok yang kontra, mengklaim pemerintah Indonesia memang sering dibuat tidak tenang oleh berondongan lontaran kritik yang tanpa henti menjejali gendang telinga mereka oleh berbagai elemen masyarakat, entah LSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), maupun lingkar aktivis lainnya. Terkait pemberlakuan UU tersebut, para Jamaah HTI memandang bahwa hadirnya Perppu mengacu pada pertimbangan politis, juga tidak terlepas dari kekhawatiran terganggunya agenda pembangunan infrastruktur Joko Widodo yang melanggengkan kepentingan para pemodal akibat menyeruaknya serangkaian pemberontakan di daerah-daerah.

Dengan keluarnya UU ini, pemerintah dianggap sudah berupaya meredam segala bentuk perlawanan atas ketidakdilan yang diakibatkan oleh pembangunan. Pada titik ini, kiranya jelas, alih-alih memberlakukan UU Ormas sebagai produk hukum yang berusaha mewujudkan stabilitas negara, justru kehadirannya lebih kentara terwujud sebagai instrumen legitimasi status quo kapitalisme yang sampai saat ini terus bercokol dan menghisap hak-hak rakyat tertindas. Itulah berbagai persoalan yang diakibatkan karena terbitnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017.[11]

 

           Analisa Kasus

            Untuk menganalisis kasus kebijakan publik yang banyak menuai pro kontra ini penulis akan menganalisis melalui tiga sekmen, pertama akan dimulai dari proses perumusan kebijakan. Kedua, implementasi kebijakan, dan yang ketiga, evaluasi kebijakan. Ada beberapa alasan mendasar, kenapa perlu menganalisis dari tiga aspek tersebut karena kebijakan publik mengenai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 sudah berjalan setelah disahkan oleh DPR melalui voting adapun tujuh fraksi yang menerima, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, dan Demokrat. Sedangkan fraksi yang mutlak setuju yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura. Fraksi-fraksi tersebut menerima karena melihat adanya kegentingan negara akibat hadirnya Ormas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya tiga fraksi yang menerima dengan catatan yakni PPP, PKB, dan Demokrat. Ketiga fraksi tersebut menyatakan menerima dengan catatan agar Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan dan dimasukan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2018.[12]

            Fraksi yang mendukung menilai perkembangan paham radikalisme yang disebarluaskan oleh sejumlah Ormas dapat mengancam pemerintahan Indonesia. Radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial maupun ideologi yang dianutnya. Dalam hal ini, radikalisme merupakan tindakan kekerasan, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap suatu gejala yang dihadapi[13]. Beberapa indikator tingkat radikalisme di antaranya, kelompok tersebut benci pada pemerintah Indonesia karena tidak menjalankan Syariat Islam, menolak menyanyikan lagu kebangsaan, dan menolak melakukan hormat pada bendera Merah Putih[14]

Formulasi Kebijakan

            Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (policy formulation) itu sangat urgen karena sebagai pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.  Begitupun juga dalam memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

            Kaitannya dengan kasus ini dalam beberapa media mainstream, pemerintah Joko Widodo, Kemenpolhukam, beserta jajaran-jajaranya, menegaskan rasionalisasi dirumuskannya dan diberlakukannya Perppu Ormas adalah hanyalah berdasar pada situasi genting yang mengancam persatuan Negara padahal dalam kontek Negara hukum situasi genting harus diterjemahkan lebih konkret dan harus ada fakta hukum sehingga bisa dijadikan rumusan kebijakan agar tidak menuai pro kontra seperti saat ini.Sementara itu, mengutif hasil wawancara bersama Tirto.id, 12 Januari, 2017, Wahyudi Djafar, Wakil Direktur Riset dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menegaskan definisi genting secara legal dapat ditemukan pada MK No. 145/PUU-VII/2009.[15]

            Peraturan ini memberikan tiga syarat objektif atas frasa kegentingan yang memaksa: adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai; kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

UU Ormas sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan. Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi di situ karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas. Inilah salah satu yang menjadi problem dalam perumusan kebijakan hanya berdasar alasan yang genting padahal tidak ada fakta hukum begitupun juga setelah perppu disahkan dengan segala kekuatannya pemerintah membubarkan ormas HTI sehingga sangat terkesan otoritarian. Padahal dalam merumuskan kebijakan sebagaiman dinyatakan oleh Winarno (2002) disamping melihat identifikasi masalah juga sangat urgen keterlibatan aktor yang tidak hanya pemerintah termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam konteks ini Presiden Joko Widodo kurang memperhatikan perihal tersebut sehingga adanya Perppu sangat terkesan tidak mengindahkan perumusan kebijakan. Padahal perumusan kebijakan sangatpenting dan sangat berdampak terhadap implementasi kebijakan itu sendiri.

Karena kebijakan publik ini berdasarkan analisi penulis tidak begitu memperhatikan rumusan kebijakan. Maka, dinamika yang terjadi seperti sekarang ini seyogyanya masih dalam kapasitas pemerintah untuk mengambil tindakan tegas secara langsung demi menyudahi konflik saja. Oleh karena itu, keputusan pemberlakuan Perppu Ormas sebagai jalan pintas menyudahi konflik cenderung bersifat prematur dan hanya berdasarkan subjektivitas pemerintah belaka dan tanpa landasan objektif yang jelas karena kondisi perpecahan yang terjadi sesungguhnya masih dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan mengambil tindakan hukum yang cepat dan tegas bukan membuat perppu apalagi dengan rumusan kebijakan yang hanya berpijak pada kegentingan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.[16]

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan publik mengenai Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tidak berjalan efektif bahkan banyak menuai pro dan kontra karena setelah kebijakan itu diimplementasikan langsung membubarkan HTI tanpa melalui proses pengadilan yang seharusnya di dalam Negara hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum[17] Implementasi Perppu ormas dengan membubarkan HTI apalagi tidak melalui peroses pengadilan semakin meyakinkan banyak orang terutama para pengamat politik bahwa adanya Perppu ini hanya dijadikan senjata pemerintah direzim Joko Widodo untuk membungkam orang-orang yang menjadi oposisi, sebab semenjak perumusan kebijakan sudah tidak mengindahkan aturan-aturan yang sudah berlaku secara baku di Indonesia sebagaimana dijelaskan diatasnya misalnya pemerintah boleh mengeluarkan Perppu kalau terjadi kegentingan dan kekosongan aturan dan aturan sebelumnya sudah ada tinggal pemerintah menjlankan aturan tersebut dan itu tidak jalankan.

Selain tidak memiliki latar belakang yang objektif, Perppu Ormas juga berkontradiksi dengan fungsi dari negara hukum. Adriaan W. Bedner, dalam salah satu esainya berjudul, Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum, menegaskan setidaknya ada dua garis besar fungsi yang disandang oleh negara hukum (Rechstaat), yakni (1) membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan negara dan (2) melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.[18]

Fungsi pertama dari prinsip di atas berperan sebagai tata aturan yang membatasi tindakan pemerintah dalam bertindak sehingga tidak melakukan langkah secara sewenang-wenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar warga negara. Penegakan fungsi ini akan menjaga keterjaminan hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya akibat represivitas pemerintah. Sedangkan fungsi kedua, sebagai sebuah instrumen yang mengatur tata hidup masyarakat, hukum harus mencegah terenggutnya hak-hak dan keselamatan warga negara dari warga negara lainnya. Dengan kata lain, hukum menjadi landasan tata kehidupan yang di dalamnya mesti menjamin hak setiap individu dalam masyarakat, tak terlepas dari hak untuk berkumpul dan berpolitik.

Dengan menelaah melalui dua indikator tersebut, setidaknya sudah terdapat cukup gambaran mendasar terkait kontradiksi dari segi hukum dalam tubuh Perppu Ormas. Apabila dinilai dari fungsi pertama, secara kerangka negara hukum, kehadiran Perppu Ormas justru telah memberi celah bagi negara untuk merenggut hak-hak dasar setiap individu untuk mendapat peradilan di hadapan hukum. Dihilangkanya mekanisme pengadilan di atas meja hijau membuat Perppu Ormas sangat mungkin untuk disalahgunakan sebagai instrumen legal yang dapat dipergunakan oleh pemerintah demi memuluskan kepentingan tertentu. Selain itu, dalam sebuah negara hukum, hak untuk mendapat peradilan di atas meja hijau menjadi hak pasti bagi setiap elemen di dalam nya.

Perppu ini juga telah mencerabut kesempatan warga negara untuk menafsirkan Pancasila dan hanya memberi ruang tafsir bagi para petinggi negara sebagai satu-satunya sumber wacana dengan membungkam setiap ekspresi kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap bertentangan dan mengancam wacana penguasa atas dalih anti-Pancasila. Dalam poin ini, hak-hak yang berkenaan dengan dimensi hak sipil politik telah dilanggar oleh pihak pemerintahan sebagai pemangku hukum.

Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan diatas. Maka, evaluasi kebijakan ini tidak berjalan efentif sebab kalau dilihat dari segi perumusan lahirnya kebijakan tersebut, maka sesungguhnya Perppu Ormas lebih tepat disebut sebagai mekanisme pertahanan diri negara yang anti-kritik demi melanggengkan status quo pemerintahan yang pro-kapitalisme dibanding instrumen hukum yang menjaga stabilitas negara. Sehingga tidak heran bila kebijakan ini hingga saat ini banyak menuai pro kontra dan ini sebagai bukti otentik bahwa Perppu tersebut dalam penyusunannya tidak melibatkan semua pihak padahal dalam membuat kebijakan publik disamping sangat urgen melihat dan merumuskan kebijakan juga sangat penting melibatkan aktor yang sangat kompeten dalam konteks ormas ini misalnya keterlibatan tokoh-tokoh ormas seperti penyusunan Perppu melibatkan pemerintah, ahli hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat[19]. Mekipun Cahyo sebagai Mendagri mengatakan sudah ada keterlibatan tokoh-tokoh tersebut namun itu tidak bisa dibuktikan.

Sehingga dengan demikian tidak mudah membubarkan ormas tertentu dan dibubarkan sekalipun tetap berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku artinya tetap melalui mekanisme persidangan dan inilah salah satu yang menjadi problem kebijakan publik ini.Selain itu juga, perppu Ormas juga gagal memenuhi indikator hukum kedua. Ini akibat dari Perppu Ormas tidak menghadirkan definisi yang rigid dalam pasal-pasal tertentu, dan sangat mungkin dijadikan pasal karet, dengan kata lain, dapat digunakan sewenang-wenang oleh suatu kelompok masyarakat untuk memidanakan kelompok masyarakat lainnya karena alasan penodaan agama atau anti-Pancasila.

Misalnya, dalam pasal penodaan agama dalam pasal 59 ayat (3) huruf b yang berbunyi, “Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.” Apa yang menjadi definisi rigid lebih lanjut terkait maksud penodaan, penistaan terhadap agama dalam pasal ini sama sekali tidak mendapat penjelasan. Definisi setengah-setengah seperti ini pada imbasnya dapat ditafsirkan secara serampangan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk menjatuhkan kelompok masyarakat lainnya. Dari perspektif ini alih-alih menghadirkan Perppu Ormas sebagai solusi, peraturan tersebut justru menjadi bak bumerang. Alih-alih menghadirkan nya sebagai solusi, Perppu Ormas justru memperkeruh iklim demokrasi di tataran masyarakat dalam memahami perbedaan.

Dari serangkaian pemaparan di atas, secara umum, kecacatan serius yang diidap Perppu Ormas terdapat baik pada elemen proseduralnya, maupun elemen substantifnya dalam kerangka negara hukum. Secara prosedural, dihilangkanya mekanisme peradilan yang tercantum dalam peraturan sebelumnya, telah merenggut hak setiap warga negara untuk mendapat hak peradilan di hadapan hukum. Di sisi lain, Perppu Ormas telah menyediakan ruang kehendak bagi penguasa untuk berlaku secara sewenang-wenang dengan membungkam ruang kritik bagi warga negaranya. Sedangkan dalam elemen substantifnya, Perppu Ormas sama sekali tidak dapat menjamin terlindunginya hak-hak dasar, khususnya yang berkenaan dengan hak sipil politik warga negara satu dari warga negara lainnya, yang notabene menjadi hak setiap warga negara.

Kemunculan Perppu Ormas yang diperuntukan untuk membungkam setiap ekspresi perlawanan terhadap ketidakadilan yang diakibatkan rezim pembangunan neoliberalisme, semakin menunjukan watak asli negara yang kian represif dalam mempertahankan bercokolnya ekonomi kapitalisme.

Watak represif yang dari waktu ke waktu kian tampak, ditandai dengan dibelakukannya regulasi-regulasi hukum yang semakin berpihak pada kaum pemodal. Dalam uraian lebih lanjut, kedudukan negara sebagai negara hukum (rule of law, rechstaat, état de droit) justru lebih tampak sebagai negara dengan hukum (rule by law) yang dalam pengertian negatifnya, mencitrakan sebuah negara yang mempergunakan hukum sebagai sebuah senjata dahsyat tanpa batas.

Penantang Perppu Ormas sangat berpandangan keras bahwa Perppu tidaklah menjadi solusi untuk mengatasi problematika wabah perpecahan yang melanda bangsa belakangan ini. Memberlakukan Perppu Ormas sebagai solusi cenderung bersifat taktis (jangka pendek) sekaligus tidak efektif. Solusi justru harus diambil berdasarkan langkah startegis (jangka panjang), yakni dengan menjalankan mekanisme hukum yang mampu menjamin kedaulatan negara, demi terpenuhinya kebutuhan dan hak-ha mereka sebagai warga Indonesia.  Itulah sekilas tentang kebijakan yang dipolemikkan.

 

Kesimpulan

            Berpijak dari uraian dan kajian teoritis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan seluruh tahapan harus dilakukan dengan benar sehingga kebijakan yang diambil dapat mengatasi masalah yang terjadi bukan menambah masalah dan aturan yang dibuat juga tidak tambal sulam. Perumusan masalah merupakan tahap yang paling signifikan dalam perencanaan kebijakan, hal ini disebabkan oleh karena masalah dapat dikenali dan diidentifikasi dengan baik sehingga perencanaan kebijakan dapat disusun atau dirumuskan dengan baik dan sempurna.

            Keterlibatan Aktor-aktor politik non negara sangat krusial untuk memperoleh pertimbangan pertimbangan yang lebih baik. Pengkajian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rencana perumusan kebijakan baru harus diteliti jangan sampai kebijakan tersebut tambal sulam atau tumpang tindih.Uji coba dan penelitian terhadap kebijakan publik yang akan diterapkan pada masyarakat akan sangat membantu untuk memahami kelayakan dari Perppu Ormas yang baru tahun 2017 disahkan. Demikian juga halnya dengan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 sebagai pengganti Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2013.

                        Disatu sisi memang dibutuhkan tetapi ketika dibuat dengan proses tahapan kebijakan yang tidak tepat akan berdampak pada implementasinya dan ini dibuktikan dengan banyaknya pro-kontra dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik laten yang hingga sekarang belum menemukan titik temu atas kekecewaan komunitas HTI karena dibubarkan secara tidak konstitusional. Begitupun juga munculnya berbagai pendapat-pendapat yang bernada tidak mendukung dengan berbagai alasan yang dikemukakan misalnya seperti Perppu akan menjadi senjata pemerintah untuk membungkam masyarakat pun perppu tersebut melanggar prinsip –prinsip demokrasi ataupun melanggar hak individu untuk berserikat.

 

[1] Detiknews, 12/07/17

[2] Kompas.com, 01/06/16

[3] Detik.com, 14/05/18

[4] NewsIndonesia, 18/05/2017

[5] http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177

[6]Geotime, 12/01/18

[7] Buletin Kaffah, 12 Desember, 2017

[8] Majalah, Harakatuna, 21 Januari, 2017

 

[9] http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpu_Nomor_2_Tahun_2017.

[10] Kompas. com, 14 Desember 2017

[11] http://www.seruni.org/2017/08/perppu-no2-th-2017-merupakan-ancaman.

[12]Majalan Info Singkat,  Vol. IX, No. 20/II/Puslit/Oktober/2017

[13] Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. (2010), Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

[14] Ahmad Syafi’i Mufid, Peta Gerakan Radikalisme Di Indonesia, Makalah Presentasi Workshop Membangun Kesadaran Dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama, Palu, 22 Mei 2012, hlm. 8.

[15]Tirto.id, 12 Januari, 2017

[16] http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/25/kontroversi-uu-ormas-benarkah-jadi-alat-untuk-bungkam-kelompok-yang-kritis-kepada-pemerintah

[17] https://guruppkn.com/makna-persamaan-kedudukan-warga-negara

[18] http://www.ifabrix.com/2017/10/ciri-ciri-negara-hukum.html

[19] https://news.detik.com/berita/d-3561637/mendagri-perppu-22017-tak-menyasar-agama-atau-ormas-tertentu


Postingan Terkini

Problem Organisasi dan Pengungkapan Keributan

Oleh :

Abdullah

 

Kapan kira-kira terakhir kali Anda bangun di pagi hari? Atau Anda memang tidak pernah . . . BACA SELANJUTNYA

Kalah Bukan Alasan untuk Saling

Oleh: Abdullah

 

Tentu Anda tidak bosan-bosannya selalu diingatkan tentang bagaimana . . . BACA SELANJUTNYA

Pemilukada Oleh DPRD, Benarkah Amanah

Oleh:

Lukman Hakim

Alumni PP. Nazhatut Thullab

Ketua Ikatan Mahasiswa . . . BACA SELANJUTNYA

Langit Biru (Sebuah Cerpen)

Oleh: 

M. Ihsanuddin Nursi

Alumni PP. Nazhatut Thullab

Mahasiwa D4 Teknik . . . BACA SELANJUTNYA

Urgensi Media Sosial dalam Peyebaran

Oleh : Khoirun Nisa'

(Alumni pp. Nazhatut Thullab Sekaligus Mahasiswa Aktif di . . . BACA SELANJUTNYA

Peran Pondok Pesantren Dalam Menjaga

Oleh: Zam FaQoth

Salah Satu Kebuleh (Khadim) di PP. Nazhatut Thullab

BACA SELANJUTNYA

Analisis Kebijakan Publik Mengenai Perppu

Oleh : Nur Jamal

 

Pendahuluan

Pemerintah resmi menerbitkan . . . BACA SELANJUTNYA

Hegemoni Kiai dan Blater Dalam

Oleh : Nur Jamal

 

Teori  Hegemoni 

Secara subtansial . . . BACA SELANJUTNYA

Pondok Pesantren : Peran dan

Oleh: Zam FaQoth

Salah Satu Kebuleh (Khadim) di PP. Nazhatut Thullab

 

BACA SELANJUTNYA

Studi Keislaman dengan Pendekatan Ilmu-Ilmu

 Oleh: Muh. Sholeh Hoddin*

Keberadaan agama diharapkan dapat berperan aktif dalam memecahkan . . . BACA SELANJUTNYA