Hegemoni Kiai dan Blater Dalam Proses Pemenangan Pemilihan Umum

24 Apr 2019

Oleh : Nur Jamal

 

Teori  Hegemoni 

Secara subtansial teori hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci, seorang pemikir dan aktivis marxis asal Italia. Mencoba memperbaiki teori Marx yang dianggap tidak mampu menumbuhkan kesadaran kaum proletar untuk melakukan revolusi. Karena Marx dan kaum marxis berikutnya melihat negara berkuasa hanya dengan kekuasaan represif. Sementara para penguasa sejak abad ke-20 mendominasi dengan cara-cara halus, yaitu melalui kehidupan masyarakat sehari-hari meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan cara-cara represif. Dominasi kekuasaan dengan cara halus uk kedalam ruang-ruang kultural, seperti agama, dan moralitas. Itulah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni. Oleh karenanya, kaum buruh sulit melakukan gerakan sebab muslihat kekuasaan tidak selalu mendominasi secara fisik, tetapi mental (Sugiono, 2006: 32).

Demikian juga Gramsci dikenal sebagai pemikir besar yang lahir dari situasi politik yang menyengsarakan, dan meninggal pada tanggal 27 April pada usia 46 tahun juga dalam kesengsaraan bahkan ironisnya, kekuasaan fasis yang menindasnya membuat dia tidak pernah melihat seperti apa wajah anak bungsunya (Patri & Arief, 1999: 42-54). Pada tahun 1934, ia menulis sebuah makalah tentang On The Margin History: History Of The Subaltern Sosial Group, dalam tulisannya ini ia mempopulerkan konsep subaltern yang dimaksudkan untuk mengambarkan golongan atau kaum terpinggirkan yaitu manusia kecil yang tidak punya daya. Istilah ini sebenarnya berarti “perwira dibawah kapten” kemudian berkembang pada makna orang-orang tertindas, diskripsi tentang berbagai kelompok yang terhegemoni dan dieksploitasi serta kurang memiliki kesadaran kelas.

Gramsci tidak sepenuhnya meninggalkan pandangan dari kalangan marxis ortodok. Hal itu dapat dicermati dari pandangan mengenai model kekuasaan. Dia melihat bahwa “That The Supremacy Of A Socal Group Manisfests It Self In Two Ways, As “Dominatioan” And As “Intellectual And Moral Leadership” (Gramsci, 1971). Melalui konsep ini, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcemant. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (state) melalui lembaga seperti hukum, militer polisi, dan bahka penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranatanya untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan juga keluarga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (civil society) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan (interest group). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan lansung atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintahan yuridis.

Perspektif Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan “dominasi” stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlansung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi (bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan perangkat kerja yang kedua, hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan “hegemoni”. Dengan demikian superi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu, dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual, dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni. Dengan demikian kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” (konsensus), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada (Sugiono, 2006: 31).

Gramsci lebih melihat dominasi kekuasaan dengan moralitas jauh lebih mengakar dan dijadikan sebagai salah satu strategi yang kerap dijalankan kekuasaan. Kekuasaan lewat moralitas itu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hegemoni sarananya adalah ruang agama maupun ideologi-ideologi lain yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Williams mendefinisikan hegemoni sebagai sesuatu tatanan dimana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan dengan menyebarkan suatu konsep atau realitas keseluruh masyarakat, kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhinya seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama, politik, dan seluruh hubungan sosial terutama dalam pengertian intelektual dan moral.

Penguasaan ideologi adalah salah satu hal yang diperhatikan karena ia mempermudah hegemoni dijalankan. Bagi Gramsci, ideologi gususan makna, ide dan praktik yang menunjang kelompok sosial yang berkuasa. Ia tidak terpisah dari gugus kegiatan sehari-hari. Untuk itu ideologi seharusnya dimengerti sebagai gejala material yang berakar pada kondisi sehari-hari. Ideologi menjadi sumber pembuatan aturan perilaku sehari-hari dan tindakan moral yang setara  dengan agama dalam pengertian sekuler. Ideologi dalam pengertian Gramsci juga mengasumsikan pluralitas kepentingan dan keanekaragaman tujuan. Hanya saja blok hegemonilah yang menyetir dan menjadi pemimpin dari aliansi kelompok-kelompok dengan aneka macam kepentingan ini dan mengibarkan bendera satu tujuan yang mau dicapai bersama yaitu sebuah konsep yang sama tentang dunia (common conception of the word) berdasarkan kepentingan penguasa.

Berbeda dengan pandangan Siahan (1999, 2001: 45) melihat dalam proses hegemoni yang dikembangkan Gramsci adalah semua bentuk wacana yang tidak sesuai diskursus resmi (menurut perspektif kelas dominan) selalu ditempatkan sebagai others. Pembentukan citra othersness sekaligus dipakai sebagai mekanisme menciptakan potret diri yang cenderung ekslusif karena dibangun dengan melibatkan proses kompleks : inklusi-ekslusif. Proses inklusi-ekslusi ini melalui diskursus atau wacana dengan cara mendevaluasi, memarginalisasikan, atau kalau perlu membungkam. Proses ini juga menempuh cara yang khas, yakni hirarkisasi dalam sistem biner. Maka konsekuensinya, tidak ada kebenaran diluar wacana yang dikembangkan kelas dominan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pandangan Gramsci tentang hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan atas penguasa wacana-wacana kultural yang diperoleh melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui mekanisme kelembagaan yang menentukan secara lansung atau tidak lansung struktur-struktur kognitif masyarakat. Sebab itulah hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Gramsci, 197: 244). Dalam konteks tersebut, Gramsi lebih menekankan pada aspek kultural (ideologi). Melalui produk-produk, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang ada dalam suatu negara.

Selain itu menurut Gramsci, superioritas ideologi harus memiliki akar ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga sekelompok yang sedang memimpin seakan-akan menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kesuksesan hegemoni kekuasaan terjadi ketika masyarakat diakar rumput telah menerima dan menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak kekuasaan, bahkan hingga kepersoalan cita rasa. Karena hegemoni yang paling mendasar sesungguhnya adalah proses penciptaan makna. Lewat penciptaan makna itu, seperangkat representasi dan praktik yang bersifat otoritatif diproduksi dan dipertahankan.

Gramsci juga mengkarakterisasikan apa yang dimaksud dengan negara integral sebagai sebuah kombinasi kompleks antara “kediktatoran dan hegemoni” atau seluruh komplek aktifitas praktis dan teoritis dimana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai, jadi negara adalah aparatus koersif pemerintah sekaligus aparatus yang hegemonik. Defenisi ini menunjukkan tentang negara, yang memandang negara sebagai sistem politik pemerintah belaka dalam teori politik liberal atau teori lainnya seperti institusi koersif kelas berkuasa dalam teori politik marxis klasik. Kelebihan konsepsi Gramsci tentang negara integral adalah karena konsepsi itu memungkinkan dirinya memandang hegemoni dalam batasan dialektik yang meliputi masyarakat sipil atau masyarakat politik (Sugiono,2006: 37).

Namun menurut Gramsci terdapat tiga tingkatan hegemoni sebagaimana ditulis oleh Musahwi (2014) dalam Suyanto (2010) diantaranya: Pertama,hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi sa yang mendekati totalitas masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektul yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara social maupun etis. Kedua, hegemoni yang merosot (decadent hegemony). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi berjuis menghadapi tantangan barat yang menunjukkan adanya potensi disintegrasi. dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegarasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi “dibawah permukaan kenyataan”, artinya, sekaligus sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya. Namun “mentalitas” sa tidak sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemonik. karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. situasi demikian yang disebut decadent hegemony. Ketiga,  hegemoni minimun (minimal hegemony). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dengan dua bentuk diatas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elite ekonomis, politis, dan intelektual yang berlansung besamaan dengan keengganan setiap campur tangan sa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transfori penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi, yang secara potensial, bertentanga dengan “Negara baru” yang dicita-citakan oleh kelompok hegemoni itu.

Sedangkan kaum intelektual menurut Gramsci  adalah proses bekerjanya kekuasaan yang hegemonik, ia memandang hegemoni dijalankan oleh kaum intelektual organik (Gramsci, 1971: 5). Intelekktual organik yang dimaksud orang yang mampu organisator, dan kehadiran terkait dengan struktur produktif, dan politik dari klompok yang berkuasa. Mereka berfungsi menguniversalisasikan gagasan dan pandangan-pndangan kelompok yang berkuasa dalam rangka mengorganisasi persetujuan dari kelompok sub ordinat, sehingga kelompok yang hendak berkuasa mendapat legitii. Kehadiran kaum intelektul organik terkait dengan kelompok penguasa atau pejuang merebutkan kekuasaan. Mereka tampil sebagai juru kampanye kelompok yang berkuasa atau yang sedang berjuang merebut kekuasaan untuk menyebarkan dan menanamkan ideologi yang telah diorganisir.

Ada beberapa pandangan yang salah kaprah terhadap apa yang dimaksud intelektual organik oleh Gramsci. Beberapa kalangan sekedar memahami bahwa intelektual organik adalah mereka yang mampu menstranforikan kesadaran rakyat dan mengorganisirnya untuk melakuka perlawanan terhadap para penguasa yang lalim. Intelektual organik yag dimaksud oleh Gramsci adalah semua orang yang mempunyai kemampuan sebagai produsen gagasan dan organisator. intelektual seperti ini bisa berada dan menjadi kaki tangan kekuasaan dalam rangka melanggengkan status qoa atau memihak kepada rakyat yang tertindas.

Konsep Gramsci tentang intelektual organik, tidak terbatas hanya pada kelompok yang tertindas atau kaum sub ordinat dan penguasa. Karena itu menurutnya setiap kelompok menciptakan sendiri intelektual organik yang memberi humogenitas dan kesadaran pada fungsinya sendiri, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial. Mengingat setiap kelompok sosial mempunyai intelektual ing-msing, apa yang membedakan antara intelektual organik dari kelompok yang sedang yang berkuasa dengan intelektual organik dari kelompok yang lain, seperti dari kaum kapitalis rakyat yang tertindas atau partai politik. Dalam partai politik misalnya, meskipun bukan partai berkuasa didalamnya mempunyai intelektual organik yang bertugas mengorganisir ideologi mereka untuk ditanamkan kepada masyarakat, dalam upaya mencari dukungan untuk memperoleh dukungan kekuasaan, bahkan kaum kapitalis digerman justru memerankan fungsi sebagai intelektual tradisional, dengan menjaga hak-hak khusus dan menjaga kesadarannya sebagai kelompok independen, karena mereka memegang kekuasaan ekonomi atas tanah yang mereka miliki (Sugiono, 2006: 43).

Dalam menjelaskan tentang peran dan fungsi kaum intelektual selain menjabarkn panjang lebar apa yang dimaksud dengan intelektual organik, Gramsci juga menjelaskan tentang intelektual tradisional dalam kelompok yang tidak memihak, mereka merasa diri mereka otonom dan mereka berasal dari kelompok yang dominan. Kelompok ini humanis memisahkan integensia dari tatanan borjuis. intelektual tradisional adalah mereka yang menyandang tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu given socety. Mereka biasanya menjaga jarak secara tidak lansung dengan dunia politik praktis. Mereka sekedar mengkaji dan meneliti dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat meskipun terjadi eksploitasi, penindasan, kelaliman, dan sejenisnya. Tindakan yang paling mulya menurut mereka adalah mengkritik penguasa lewat karya ilmiah yang disandarkan pada fakta-fakta objektif yang dialami masyarakat. Namun dunia mereka tetap berjarak dengan masyarakat karena mereka tidak ingin memihak.

 

Bentuk-Bentuk Hegemoni

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif/ dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai guna melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim.

Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Faktor lainnya, pertama paksaan yang dialami masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman yang menakutkan, kedua kebiasaan masyarakat dalam mengikuti suatu hal yang baru, ketiga kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat (Patria dan Arief, 2009: 117).

 

Fungsi Hegemoni

Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan “tidak hanya mengatur” masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual. Hegemoni di atur oleh mereka yang oleh Gramsci disebut “intelektual organik”. Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Dominasi “intelektual organik” diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah kekuasaan. Melalui berbagai media bahasa ditunjukkan hadirnya kekuasaan dan pengaturan hegemoni tersebut. Berbagai kebijakan negara, misalnya, disampaikan dalam bahasa “untuk kepentingan bangsa di a mendatang” atau “demi kemandirian bangsa” telah menghegemoni masyarakat untuk senantiasa menerima berbagai keputusan negara, yang merugikan sekalipun. Misalnya, hegemoni bahasa politik digunakan oleh para politisi untuk membantu bagaimana bahasa digunakan dalam persoalan-persoalan (1) siapa yang ingin berkuasa, (2) siapa yang ingin menjalankan kekuasaan, dan (3) siapa yang ingin memelihara kekuasaan.

Fungsi lain hegemoni yakni,  menciptakan cara berpikir yang berasal dari wacana dominan, juga media yang berperan dalam penyebaran wacana dominan itu.  Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan  tidak hanya mengatur masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Sugiono, 2006: 31).

 

Konsep Kiai

Istilah kiai pada umumnya dipakai oleh masyarakat jawa untuk menyebut orang laim-bentuk jamak alim dalam bahasa arab adalah ulama-dalam tradisi masyarakat muslim. Kiai biasanya memiliki kharisma dan pada umumnya memimpin sebuah pesantren, mengajarkan kitab klasik (kitab kuning) dan atau memiliki keterikatan dengan kelompok islam tradisionalis (Dhfier, 1986: 55) dalam (Suprayogo, 2007: 27).

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia makna kiai merujuk kepada figur seorang pemimpin non-formal-kultural dan memiliki kedalaman ilmu keagamaan (Hajar, 2009: 21). Jadi secara sederhana dapat disimpulan kiai adalah pemimpin non-formal-kultural yang memiliki kedalam ilmu pengetahuan dibidang keagamaan memiliki kharisma dan pemimpin sebuah pesantren. Kiai sebagai tokoh sentral dan pemegang otoritas pesantren, Kiai sebagaai pemimpin,ayah dan pengasuh para santri dan kemudian komunitas sosial disekitarnya. Menurut ’ud (2004: 236-237) dalam  Tukiman (2013: 6-7) meukkan kiai kedalam lima tipologi yaitu:

  1. Kiai (ulama’), yang mengkonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, danmenulis, menghasilkan banyak kitab, seperti KH. Ahmad Dahlan.
  2. Kiai yang ahlidalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam, karenakeahlian mereka dalam berbagai ilmu pengetahuaan, pesantren mereka terkadangdinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur’an.
  3. Kiai karismatikyang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan,khususnya dari sufismenya, misalnya KH. Kholil Bangkalan.
  4. Kiaida’i keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramahdalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik dengan misisunnisme dengan bahasa retorika yang efektif K. Zainuddin. Mz
  5. Kiai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalammasyarakat maupun organisasi yang didirikannya, serta kedalaman ilmu keagamaanyang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpinn yang paling menonjol, seperti KH.Hasyim Asy’ari.

 

Konsep Blater

Istilah blater lebih dikenal dikalangan masyarakat Madura bagian barat (Sampang dan Bangkalan). Istilah ini merujuk pada sosok orang kuat di desa yang bisa memberikan perlindungan keselamatan secara fisik terhadap masyarakat (Rozaki, 2004: 9). Sosok oreng blateryang sampai saat ini menjadi legenda dikalangan masyarakat Madura adalah Bapak Sakera yang telah gagah berani membela orang kene’ dari kekejaman penjajah. Kata-kata Bapak Sakera yang ih terkenal. ketika ia akan dihukum gantung oleh belanda adalah “Gupermen keparat, je’angabunga, bender sengkok’ mate, tape enga’ sittung Sakera mate, Sebu Sakera tombu pole”.

Istilah lain dari blater adalah bajingan. Namun, menurut komunitas blater, status sosial bajingan dipandang lebih rendah. Bajingan dikenal sebagai sosok yang angkuh, kasar, sombong, dan suka membuat keonaran. aktivitas yang melekat pada bajingan adalah; berjudi, minuman keras, main perempuan, poligami, mencuri, merampok, dan bentuk-bentuk krimainalitas lainnya. dalam realitas. karakter dan aktivitas diatas bisa saja melekat pada kaum blater, sehingga sulit membedakan keduanya. media sosial blater paling terkenal adalah remoh. Melalui forum hiburan tradisional ini, mereka mebangun relasi dengan sesama dan saling menunjukkan kelebihan ing-ing. selain remoh, terdapat media lain seperti kerapen sapeh, sabung ajem, ando’an dereh, dan sejenis perjudian lainnya.

Secara kultural, peranan dan pengaruh oreng blaterbiasanya diperoleh karena dua hal. Pertama, kemampuan dalam ilmu kanoragan, ilmu bela diri, ilmu kekebalan, sikap pemberani dan jaringan anak buah yang luas. Sukses meraih kemenangan carok dan keberhasilan dalam mencegah  konflik (kekerasan) antar individu dalam masyarakat semakin memperkuat pengaruh dan sosoknya sebagai oreng blater.Kedua, keterlibtannya dalam dunia kriminalitas dan aksi kekerasan, baik lansung maupun tidak lansung menjadikan oreng blater semakin “disegani”. bukan saja oleh masyarakat. tapi juga oleh aparat negara (Rozaki, 2004: 10).

Sebagai kelompok elite di desa, daya tawar blater cukup kuat. keberadaan mereka sebagai orang kuat di desa serngkali “menentukan” aman tidaknya desa dari aksi pencurian, prampokan, dan pertikaian antar warga. Gerombolan penjahat akan berpikir sepuluh kali untuk mengacau sebuah desa, yang didalamnya tinggal oreng blater.Lebih-lebih jika blater tersebut tergolong blater papan atas. demikian pula, konflik-konflik sosial antar warga banyak diselesaikan melalui mediasi blater. Dalam bidang bisnispun keterlibatan blater menjadi hal biasa. untuk keamanan bisnis. Tempat usaha dan perkantoran, para pengusaha tidak hanya percaya kepada satpam dan aparat kepolisian, tapi juga sering diback-up dengan menggunakan jasa kaum blater.

Dalam bidang politik, keterlibatan blater juga sangat kentara. Fenomena yang paling lumrah adalah kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Antar blater dan arena Pilkades bagai gula dan semut. Dimana ada Pilkades disitu dapat dipastikan keterlibatan blater. mereka, melalui jaringan yang luas dan kuat, seringkali menjadi penentu sukses tidaknya acara pilkades, dan juga menjadi penentu terpilih tidaknya calon kepala desa. Bahkan tidak jarang terjadi dengan dalih keamanan dan gengsi, kepala desa justru dipilih dari kalangan blater. kepala desa terpilihpun-yang tidak berasal dari kalagan blater-harus bisa bergaul dengan mereka. demikian pula dalam kasus Pilkada, dan Pemilu, para pentolan partai Cabup, Caleg dan tim suksesnya sering menggunakan “jasa” blater untuk memenangkan “pertarungan”. Konon, ketika sistem pemerintahan Madura ih berbentuk kerajaan, para raja banyak melibatkan blater dalam mempertahankan atau merebut kekuasaan. demikian pula dia penjajahan, kehadiran blater tetap penting. Kaum penjajah banyak merekrut komunitas blater sebagai antek-anteknya.

 

Konsep Pemenangan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum secara lansung merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah.  Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya Pemilu, maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, selain itu dengan adanya Pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib, kemudian menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Penyelenggaraan Pemilu  yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etik, suku, dan kondisi keografis. Pelaksanaan Pemilu dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan baik dari jumlah partai politik maupun tata cara dalam pemilihan, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintahan yang mengatur jalannya Pemilu (Riyanto, 2011: 83).

Berlansungnya Pemilu yang demokratis harus menjamin pemilihan secara jujur adil dan perlindungan bagi msmasyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti Pemilu harus terhindar dari rasa ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbaga praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kesimpulan

Hegemoni kiai melalui pondok pesantren dengan memamfaatkan jaringan ideologis, jaringan dan simbol-simbol ini terbentuk karena ada persamaan ideologis, yaitu NU yang berhaluan ahlussunnah waljamaahyang dijadikan sarana memenangkan pilihanya dalam proses pemenangan pemilihan pemilihan umum. Hegemoni kiai melalui santri dan alumni pondok pesantren. Dengan memamfaatkan ajaran sami’na waatha’na/tawadhu’kepada santri dengan dalih ketataan pada kiai akan mendatangkan barokah (ziyadatul khair) pun ketidak taatan pada kiai merupakan bentuk pengkhianatan dan ilmunya tidak bermamfaat sehingga terjadi otomatisi kepada santri dan alumni pesantren tersebut untuk memilih pilihan kiai secara politik. Santri yang ih mondok dan yang sudah alumni dijadikan basis sa oleh kiai serta dengan kharisma yang dimiliki sampai keakar rumput pun keberadaan agama yang hegemoni menjadi salah satu unsur keberlansungan kekuatan seorang kiai. Blater mengorganisir sa sampai ketingkat dusun, karena kesan jago, tatak, dan dituakan yang melekat kepada seorang blater ditengah masyarakat. Sehingga tidak heran jika ancaman dan intimidasi kasar sering dilakukan apabila ada orang yang menentang atau tidak mengikuti pilihannya. Simbiosis mutualisme hubungan antar blater dengan pemerintah diantara kedua pihak saling menguntungkan, pada satu sisi blater dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan mengintimidasi masyarakat, sementara disisi yang lain blater dilindungi oleh pemerintah saat melakukan yang bertentangan dengan hukum.


Postingan Terkini

Kalah Bukan Alasan untuk Saling

Oleh: Abdullah

 

Tentu Anda tidak bosan-bosannya selalu diingatkan tentang bagaimana . . . BACA SELANJUTNYA

Pemilukada Oleh DPRD, Benarkah Amanah

Oleh:

Lukman Hakim

Alumni PP. Nazhatut Thullab

Ketua Ikatan Mahasiswa . . . BACA SELANJUTNYA

Langit Biru (Sebuah Cerpen)

Oleh: 

M. Ihsanuddin Nursi

Alumni PP. Nazhatut Thullab

Mahasiwa D4 Teknik . . . BACA SELANJUTNYA

Urgensi Media Sosial dalam Peyebaran

Oleh : Khoirun Nisa'

(Alumni pp. Nazhatut Thullab Sekaligus Mahasiswa Aktif di . . . BACA SELANJUTNYA

Peran Pondok Pesantren Dalam Menjaga

Oleh: Zam FaQoth

Salah Satu Kebuleh (Khadim) di PP. Nazhatut Thullab

BACA SELANJUTNYA

Analisis Kebijakan Publik Mengenai Perppu

Oleh : Nur Jamal

 

Pendahuluan

Pemerintah resmi menerbitkan . . . BACA SELANJUTNYA

Hegemoni Kiai dan Blater Dalam

Oleh : Nur Jamal

 

Teori  Hegemoni 

Secara subtansial . . . BACA SELANJUTNYA

Pondok Pesantren : Peran dan

Oleh: Zam FaQoth

Salah Satu Kebuleh (Khadim) di PP. Nazhatut Thullab

 

BACA SELANJUTNYA

Studi Keislaman dengan Pendekatan Ilmu-Ilmu

 Oleh: Muh. Sholeh Hoddin*

Keberadaan agama diharapkan dapat berperan aktif dalam memecahkan . . . BACA SELANJUTNYA

Membangkitkan Kembali Semangat Menulis

“Membaca Belum Tentu Menulis, Tetapi Menulis Sudah Pasti Membaca”

 

BACA SELANJUTNYA